Spiritualitas Pemimpin
Ramadhan tahun ini kita jalani dengan berbagai peristiwa suka dan duka. Salah satu insiden paling menyentuh perasaan adalah korban antri zakat di Pasuruan (15/9). Ribuan orang berdatangan dari pelosok desa hanya untuk mendapat uang santunan senilai Rp 10 – 30 ribu. Uang tak bisa diperoleh, malah nyawa 21 orang warga melayang dengan kondisi amat menyedihkan.
Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, namun kita mau semua orang merenung: mengapa kejadian tragis ini bisa terjadi di depan mata kita? Siapapun yang mendapat amanah kepemimpinan saat ini sepatutnya menjadikan tragedi ini sebagai pelajaran berharga. Kaum hartawan yang memiliki kelebihan aset, mestinya punya cara yang lebih santun dan manusiawi untuk mendistribusikan zakatnya.
Mengapa tidak mencontoh Umar bin Khathab, yang sekalipun menjabat Khalifah Amirul Mukminin, namun masih suka turun ke bawah menjenguk rakyat kecil? Suatu malam Khafilah Umar menjumpai seorang janda miskin yang sedang “menanak batu” demi menenteramkan perut anak-anaknya yang kelaparan. Tanpa pikir panjang, Khalifah segera datang ke Baitul Maal dan memanggul sendiri sekarung gandum yang menjadi hak keluarga miskin itu. Lihat, seorang Khalifah yang ditakuti Kaisar Romawi dan Persia, tidak menyuruh anak buahnya untuk membawakan karung gandum, apalagi mengundang ribuan orang miskin untuk antri di depan pintu Baitul Maal.
Kita juga ingin mengingatkan pihak keamanan agar segera mengambil tindakan cepat, apabila melihat situasi yang sudah di luar kontrol. Jangan biarkan kerumunan orang dalam jumlah besar berpanas-panasan tanpa tujuan jelas. Apalagi terbukti bahwa panitia penyaluran zakat itu tidak memberi tahu atau meminta izin kepolisian lebih dahulu. Padahal, mestinya penyaluran zakat dilakukan oleh lembaga terpercaya dan memiliki pengalaman cukup lama. Keberanian untuk mengambil keputusan dan tindakan cepat termasuk salah satu ciri pemimpin yang baik. Kelemahan antisipasi dan responsi akan menimbulkan korban yang tak terpikirkan sebelumnya.
Persoalan yang lebih mendasar ialah: mengapa ribuan orang masih mengharapkan dana tak lebih dari Rp 30 ribu dengan ongkos yang sangat besar dan resiko kematian? Di luar perdebatan tentang data statistik, kita harus mengakui kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah akut di negeri ini. Pihak pemerintah mengutip data Biro Pusat Statistik menyebut angka kemiskinan sekitar 34,9 juta orang saat ini, lebih rendah dibanding tahun 2004 berjumlah 36,2 juta orang. Sementara itu, pihak oposisi menyitir data Bank Dunia, yang menggunakan kriteria pengeluaran US$ 2/hari/kepala sebagai batas warga miskin, sehingga angka kemiskinan mencapai 105,3 juta orang. Tiga kali lipat dari data pemerintah.
Mana di antara kedua data itu yang valid, tergantung dari kacamata orang yang akan menggunakannya untuk perumusan kebijakan. Tapi, bagi kita satu orang warga miskin saja di negeri ini sudah merupakan aib besar, apalagi jutaan orang. Bukankah negeri ini dipandang sebagai negeri yang paling kaya sumber daya alamnya (tambang, laut, dan hutan) di seluruh dunia, sehingga sering disebut zamrud khatuliswa? Bukankak penduduk negeri ini dikenal sangat relijius, sehingga mengetahui peringatan Nabi Saw bahwa “kemiskinan itu mendekatkan diri manusia kepada kekufuran”?
Di sinilah diperlukan kepekaan jiwa seorang pemimpin yang melampaui angka statistik dan rumusan kebijakan ekonomi moneter atau fiskal. Sebagaimana Imam Ali bin Abi Thalib pernah berujar, “Jika kemiskinan itu ibarat manusia, maka aku akan bunuh dia pertama kali”. Suatu sikap kepemimpinan yang jelas dengan menentukan prioritas kebijakan yang akan diambil. Kami menyadari sepenuhnya, spiritualitas kepemimpinan akan muncul, bila seorang pemimpin melatih diri dengan disiplin ketat. Seluruh program pembinaan di PPSDMS dimaksudkan demi memperkuat disiplin dan membentuk karakter pribadi yang tangguh. Karena tantangan yang akan dihadapi generasi masa datang jelas lebih berat dari sekarang.
Jakarta, September 2008
Salam Redaksi




























Saya sangat prihatin dengan angka 105,3 juta. Semoga para pemimpin kita di masa depan lebih memikirkan hal ini dan menjadikannya sebagai prioritas program kerja pemerintah. Diharapkan pemerintah masa depan memiliki program yang lebih jelas dan lebih nyata di dalam mengentaskan masalah kemiskinan di negeri ini.