Seleksi Kepemimpinan
Pesawat televisi kita akhir-akhir ini diriuhkan dengan acara kontes dan debat kandidat dari beraneka partai dan kelompok. Maklum kampanye pemilihan umum sedang berlangsung gencar. Tanpa disadari, Indonesia memecahkan rekor dunia dalam hal masa kampanye terlama, karena lebih dari delapan bulan promosi politik yang diperbolehkan undang-undang dan Komisi Pemilihan Umum. Ini bukan hal yang membanggakan karena energi bangsa tersedot hanya demi urusan politik praktis, sementara aspek perbaikan moral, pembenahan sektor pendidikan dan pencapaian kesejahteraan rakyat cenderung terabaikan.
Kita berusaha mengambil hikmah dari kondisi yang tak ideal ini, karena proses demokratisasi memang meminta ongkos besar. Hal ini terjadi di banyak negara, tak khusus di Indonesia. Pelajaran terpenting ialah mereka yang ingin tampil memimpin bangsa ini harus siap mengikuti kontestasi gagasan dan uji kinerja, tak hanya berbekal janji kosong atau pesona diri, apalagi klaim keturunan atau mistik kekuasaan. Rakyat semakin cerdas untuk menilai kandidat mana yang jujur berbicara dari hati dan akal yang bersih, serta memiliki kapabilitas untuk membuktikan segala harapan menjadi kenyataan.
Pada akhirnya rakyat yang menjadi hakim penentu legitimasi kepemimpinan. Untuk itu proses seleksi sepatutnya melibatkan partisipasi yang genuin dari seluruh kelompok masyarakat. Bukan semata talk show atau iklan di media massa. Bagi kandidat yang mencitrakan diri sebagai pembela nasib petani atau pedagang kecil, misalnya, harus dibuktikan dengan track record: apakah sepanjang karirnya terlihat pemihakan yang jelas terhadap kepentingan petani gurem dan pedagang informal yang semakin terpinggirkan? Padahal, kerja keras mereka telah menyelamatkan ekonomi nasional dari ancaman kolaps. Semua pihak mengakui, lebih dari 30% omzet ekonomi nasional ditentukan oleh sektor informal yang berakumulasi menjadi hidden economy (transaksi yang tak tercatat dalam APBN atau APBD).
Kandidat lain yang menabalkan diri anti-kemiskinan dan anti-korupsi, mesti dicek: apakah seluruh daftar kekayaannya telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi? Sehingga tak sepeserpun uang di kantongnya atau sepetakpun tanah yang dikoleksinya berasal dari dana haram, seumpama: suap (bribery), pemberian hadiah karena jabatan (gratification), penggelapan harta negara (emblezzement) atau pencucian uang (money laundering). Rakyat yang terpaksa makan nasi aking atau bayi-bayi yang menderita busung lapar tak bisa ditipu oleh sosok yang berteriak nyaring tentang pemberantasan kemiskinan, sementara mengumpulkan harta untuk diri dan keluarganya hingga tujuh turunan. Pemilu merupakan momen krusial untuk menghukum para pendusta yang bertopeng popularitas.
Kami di PPSDMS mencermati dinamika sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kami tak bisa melepaskan diri dari tanggung-jawab untuk melakukan perbaikan bangsa. Kemampuan merumuskan masalah dan menawarkan solusi kebangsaan adalah salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang pemimpin, selain implementasi dari kebijakan yang sudah ditetapkan. Seluruh peserta PPSDMS menjalani proses seleksi yang sangat ketat untuk bergabung dalam asrama. Itu mengingatkan kami bahwa proses pembinaan membutuhkan prasyarat minimal. Usai pembinaan selama dua tahun, proses seleksi alami akan terjadi di tengah masyarakat: kampus, kantor, kampung dan lingkungan dimana pun kita berkiprah. Prasyarat yang dituntut lebih berat lagi, sebab masyarakat tak butuh ”pemimpin” yang cengeng, manja dan minta dikasihani atau dilayani! Penderitaan rakyat sudah terlalu panjang, kita butuh pemimpin sejati yang teguh pendirian, konsisten, dan siap berkorban sepenuh jiwa dan raga.
”Memimpin adalah menderita (leiden is lijden),” begitu ucapan KH Agus Salim, pendekar diplomasi Indonesia di masa kemerdekaan. Bagi mereka yang ingin dipuja-puji dan ditepuk-tangani, silakan menyingkir dari kontes kepemimpinan nasional. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang siap menderita demi mensejahterakan seluruh rakyatnya.
Jakarta, Februari 2009
Salam Redaksi
