Pemimpin untuk Rakyat

Sebuah insiden – sebenarnya berskala kecil – akhirnya menimbulkan efek besar, karena terjadi tepat di depan Istana Negara. Dua kelompok yang berbeda pandangan, Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), berada pada titik singgung yang paling panas. Satu kelompok melakukan provokasi, sedang kelompok lain tak mampu mengendalikan emosi. Maka, terjadilah bentrokan berdarah pada tanggal 1 Juni, yang oleh kalangan nasionalis dinyatakan sebagai “Hari Kelahiran Pancasila”. Inilah momen yang menyedihkan di saat Republik ini menjelang usia kemerdekaan yang ke-63 tahun.

Negeri ini seperti terbelah di antara dua kelompok saling bertentangan, bahkan mungkin lebih banyak lagi kelompok yang berseberangan, karena kondisi sosial-ekonomi yang rawan dan persaingan politik yang semakin tajam. Tak pelak lagi, dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu merangkul semua kelompok, sekurang-kurangnya mayoritas kelompok, seraya menjelaskan dan mengayomi kelompok yang tergolong minoritas. Tak ada tirani yang harus terjadi, jika semua pihak menyadari porsi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan jika seorang pemimpin menyadari serta mempraktekkan nilai-nilai kepemimpinan (leadership values) yang sejati.

Salah satu nilai kepemimpinan yang diakui universal adalah kemampuan untuk mempertimbangkan segala aspek dari keputusan yang akan diambil, serta menetapkan keputusan pada waktu dan kondisi yang tepat. Penundaan keputusan (delayed decision) akan menimbulkan ongkos yang mungkin tak terbayangkan. Ibarat seorang penerjun payung yang harus mengatur ketinggian dan membaca arah angin, sebelum menarik tali pelepas payung. Apabila ditarik terlalu cepat, maka sang penerjun akan melayang tak tentu arah terseret angin besar. Sebaliknya, apabila terlalu lambat, maka sang penerjun akan jatuh bebas terjerembab ke bawah tanah alias bunuh diri.

Bayangkan, jika yang terjun bukan satu orang, tapi rombongan yang berjumlah banyak. Dan, payung yang digunakan adalah sebuah kebijakan nasional (national policy) yang mestinya melindungi kepentingan semua warga negara. Maka, keputusan yang tepat diambil pada waktu yang tepat akan menyelamatkan semua orang. Sedang, keputusan yang salah diambil pada waktu yang salah akan mencelakakan banyak orang.

Saat ini kita menyaksikan dengan hati perih, dampak sosial dari keputusan yang lamban dan cenderung membuang waktu. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) tertunda beberapa lama, sehingga mengatrol harga barang dan jasa publik sebelum kenaikan resmi, serta mempercepat inflasi. Kebijakan pemerintah untuk melarang kegiatan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) sempat terlunta-lunta di tengah kontroversi, sehingga membuahkan sikap saling mengecam dan konflik horizontal. Apakah semua dampak buruk itu telah diperhitungkan pemerintah atau diantisipasi sebelumnya? Jika tidak, maka proses pengambilan keputusan yang terjadi tidak memperlihatkan subtansi kepemimpinan yang memadai.

Fakta ini benar-benar pelajaran yang berharga bagi bangsa yang berpenduduk 238 juta orang dan mendiami 17.000-an pulau. Kehadiran sosok pemimpin yang mampu menghayati persoalan kongkrit rakyat dan memahami dinamika antar kelompok, amat dihajatkan. Bukan hanya pemimpin yang mempermak penampilan dalam pelbagai tayangan iklan dan pernyataan-pernyataan politis bombastis. Pemimpin yang tekun bekerja mengurai satu per satu kendala, dan karena itu, selalu menyediakan diri untuk berdialog langsung dengan masyarakatnya.

Seorang pemimpin bisa berkantor di ruang mewah berpendingin udara, tapi rakyat yang harus dibelanya adalah petani yang kepanasan di sawah, atau pedagang yang berjualan di pasar tradisional yang becek ketika hujan. Seorang pemimpin bisa tinggal di rumah dinas yang dijaga ketat satuan pengamanan, tapi nasib rakyat yang hidup di kolong jembatan atau para transmigran yang terdampar di pulau terpencil harus jadi agenda utamanya. Seorang pemimpin jelas mendapat fasilitas berlebih untuk diri dan keluarganya dengan biaya negara, namun orangtua yang bingung membayar biaya sekolah anaknya atau repot menebus bon rumah sakit, mereka semua adalah rakyatnya juga.

Refleksi yang mendalam atas tugas-tugas berat kepemimpinan itu, kami tanamkan dalam program PPSDMS, seperti dalam muhasabah dan qiyamul lail. Sebagian peserta juga rajin melakukan puasa sunnah, demi merawat kepekaan terhadap nasib rakyat yang harus dientaskan.

Salam Redaksi