Arifin Panigoro: Memperkuat Sumber Kepemimpinan Nasional
(Chairman Medco Group)
Kita sekarang membicarakan tentang prospek dan peranan pemimpin bangsa Indonesia di masa depan. Seorang pemimpin yang dapat mengembalikan hak-hak rakyat (hak sipil politik, ekonomi, sosial dan budaya). Dengan memahami makna Republik bagi bangsa ini, maka mengetahui tipe pemimpin yang diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk memimpin negeri ini. Tentunya tipe dan karakter pemimpin seperti ini tidak bisa dilahirkan secara instan dan karbitan, yang muncul begitu saja untuk memimpin, namun lahirnya pemimpin ini memerlukan proses kaderisasi yang berjenjang dan komprehensif. Pemimpin yang lahir ini juga menguasai dinamika global, selain penguasaan masalah-masalah domestik yang terjadi di dalam negaranya, walau penguasaan hal domestik ini memang benar diperlukan.
Karakter tersebut tentunya harus disertai dengan karakter pemberani dalam mengambil resiko dengan keputusan-keputusan cepat dan terukur, serta memiliki kejujuran. Pemimpin yang lahir dengan karakter tersebut dapat mewujudkan dan menyediakan regulasi atau aturan sebagai “rule of game” bagi kelas menegah-atas dan memberikan proteksi bagi kelas menengah-bawah, dengan harapan hak rakyat di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya dapat terdistribusikan secara baik dan merata di semua sektor kehidupan.
Seorang pemimpin, selain tegas dan berani mengambil resiko tersebut, namun juga harus pandai dalam memilih partner atau tim untuk menjalankan kekuasaannya, sehingga dapat menggunakan kekuasaannya secara efektif yang mampu mengendalikan aparat pemerintahannya. Inilah yang dimaksud dengan kepemimpinan kolektif. Pemimpin bukan hanya pandai dalam membuat program-program gagah, seperti revitalisasi pertanian dan energi, melainkan juga mampu mengawal dan memastikan bahwa program yang sudah menjadi pengetahuan publik itu berjalan sesuai rencana.
Untuk melahirkan pemimpin dengan karakter ideal tersebut tentunya harus dilakukan strategi dalam penguatan sektor kepemimpinan. Evaluasi perjalanan reformasi sepuluh tahun ini dirasakan belum diikuti oleh peningkatan secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak rakyat. Hal-hal ini ditandai dengan lambatnya pergerakan kemakmuran rakyat. Permasalahan mengenai kemiskinan, keterbatasan energi, lemahnya kedaulatan pangan, hingga masih rendahnya kualitas pendidikan secara umum menjadi tantangan nyata yang harus dijawab oleh pemimpin bangsa ini. Syarat utama bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan ini adalah Indonesia harus mempunyai stok pemimpin yang berkualitas, inspiratif dan amanah.
Sistem meritokrasi dalam regulasi kepemimpinan sebenarnya sudah berjalannya pada sektor bisnis, pendidikan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal itu menyebabkan sektor-sektor ini mengalami peningkatan peran, namun regenerasi tidak dilakukan secara optimal dalam dunia politik. Hal ini ditandai dengan banyaknya partai politik yang masih dibelenggu oleh budaya paternalistik dan oligarki yang menyebabkan partai politik yang ada di Indonesia bergerak lambat dalam menjalankan perannya.
Permasalahan kurang optimalnya peran partai politik dapat disebabkan oleh ketidakmandirian (ketergantungan) partai dalam segi keuangan sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan parpol tersebut. Permasalahan pada sektor ini berdampak buruk bagi bangsa Indonesia, khususnya parpol. Parpol belum mandiri dalam melakukan rekrutmen terhadap figur-figur calon pemimpin, sehingga terdapat pengutamaan kepada figur yang memilki sumber daya keuangan yang kuat dibanding sosok yang berkualitas, namun lemah dalam kepemilikan dananya. Akibatnya figur-figur berkualitas ini menjadi ragu-ragu untuk masuk ke parpol dengan kekhawatiran mereka tidak dapat memasuki lingkaran dalam (inner-circle) di elit politik.
Solusi dari permasalahan di atas terletak pada strategi penguatan kepemimpinan yang dapat dilakukan dengan cara:
1. Membangun sistem dan budaya kepemimpinan kolektif yang kompeten;
2. Mendorong kemandirian keuangan partai politik, sehingga membentuk sistem kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan masa depan yang baik;
3. Mendorong adanya kontrak politik antara calon pemimpin dengan masyarakat yang diwakili;
4. Perlunya pendekatan lebih intensif kapada para mahasiswa, pemuda dan civil society secara umum sebagai sumber lahirnya pemimpin-pemimpin yang bekualitas dan bermartabat untuk menghadapi tantangan masa depan.
Akhirnya, kita berharap partai politik bukan sebagai alat mencapai kekuasaan belaka, melainkan juga berfungsi sebagai kaderisasi sumber kepemimpinan melalui aktivitas partai yang bukan sekedar berpartisipasi dalam setiap event suksesi. Lebih dari itu, peranan partai politik juga harus sebagai artikulator kepentingan pemilihnya serta melakukan pendidikan politik bagi pencerdasan rakyat. Oleh karena itu, pemimpin dapat lahir dari partai politik yang tidak terjerumus atau sudah terlepas dalam perangkap oligharki. Hal itu dapat meminimalkan keraguan rakyat terhadap keberadaan partai politik, yang sleanjutnya memunculkan pandangan dan harapan munculnya sumber-sumber kepemimpinan alternatif dari luar partai politik. [Resume: Agung Farhan]
*) Disampaikan dalam acara Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) PSDMS Angkatan IV pada 4-10 Agustus 2008 di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok.
