Membangun Integrated System sebagai Pendongkrak Kemajuan

Usaha Kecil Menengah

Deny Hamdani*

 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, maupun dari segi penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, usaha kecil termasuk usaha rumah tangga atau mikro (yaitu, usaha dengan jumlah total penjualan setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total usaha yang bergerak di Indonesia. Jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai angka 88,7% dari seluruh angkatan kerja nasional, sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7%. Itu berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4% dari seluruh angkatan kerja Indonesia.

Permasalahan yang dihadapi UKM di Indonesia dalam meningkatkan daya saingnya saat ini bukan hanya berupa kurangnya dukungan pemerintah, melainkan dapat pula kita tinjau dari sudut pandang pemasaran. Elemen penting dalam marketing yang perlu dikuasai oleh UKM meliputi 4-P yang terdiri dari Product (Produk), Price (Harga), Promotion (Promosi), dan Place (Saluran Distribusi). Elemen Harga terkait erat Produk.

Produk dan Harga

Hal penting yang perlu dikedepankan adalah competitive advantage yang dimiliki produk UKM. Artinya, sedapat mungkin UKM memproduksi barang/jasa dengan harga paling murah (dibandingkan dengan harga produk sejenis di pasaran). Tentu saja dengan tetap memenuhi standar kualitas produk yang sesuai permintaan pasar. Hal ini sangat penting, karena jika UKM hanya mengandalkan comparative advantage produk (harga lebih murah dibanding produk lain yang sejenis di pasaran), maka UKM akan dengan mudah terlindas usaha bermodal besar yang mengandalkan keunggulan teknologi dan mass production-nya untuk mendapatkan harga produksi yang juga lebih murah.

Meskipun demikian, modal yang besar bukanlah satu-satunya cara untuk meraih keunggulan harga. UKM dapat melakukannya melalui efisiensi tempat kerja, mesin, pekerja serta kemudahan akses bahan baku. Dari sisi SDM, UKM dapat  meraih keunggulan harga dengan memproduksi barang/jasa yang teknik produksinya paling dikuasai. Contoh paling mudah adalah industri sepatu Cibaduyut. Mereka dapat menghasilkan sepatu berharga murah dan memiliki kualitas terjamin dengan membuat produk yang paling dikuasai keahliannya. Perlu dicatat, pemberian kemasan (packaging) yang baik dapat membantu meningkatkan value produk UKM di  mata konsumen.

Promosi

Keunggulan harga dan kualitas saja belum cukup untuk menopang tumbuhnya UKM. Promosi produk pun penting untuk dicermati. UKM dapat menggunakan perkumpulan atau paguyuban daerah tingkat RT, RW, dst. seperti Koperasi Usaha Bersama, Koperasi Pasar, perkumpulan ibu-ibu PKK, dll. sebagai target awal untuk promosi produk mereka. Setelah itu barulah target daerah promosi dapat diperluas hingga tingkat propinsi, antar propinsi, nasional dan bahkan internasional.

Saluran Distribusi

            Untuk peningkatan skala produksi (yang juga berarti perluasan daerah target pemasaran) diperlukan dukungan saluran distribusi yang baik. Ketersediaan (availability) produk di daerah target pasar adalah pondasi yang utama. Tak peduli semurah apapun harga produk yang ditawarkan, jika konsumen mengalami kesulitan untuk mendapatkannya, maka dapat berakibat pada kekecewaan konsumen yang berujung pada beralihnya konsumen ke produk kompetitor.

Untuk memperkuat saluran distribusi ini diperlukan biaya yang cukup besar dan pada titik inilah UKM di Indonesia banyak menemui batu sandungan. Diperlukan tempat dan alat transportasi yang memadai untuk membangun saluran distribusi yang kokoh. Meski demikian, hal ini dapat disiasati melalui pricing strategy berupa kerja sama dengan agen-agen atau distributor-distributor umum dengan system fee per satuan produk. Dalam pengertian bahwa distributor mengenakan biaya untuk setiap satuan produk yang didistribusikannya. Meski demikian, besar biaya itu harus berada pada batasan yang dapat menjaga agar harga produk UKM di pasaran tetap kompetitif. Konsep ini mungkin akan mengurangi profit margin yang diperoleh UKM, namun akan sangat membantu perluasan daerah pasar-pasar produk UKM. Perluasan ini pada akhirnya akan memberi kontribusi pada peningkatkan pangsa pasar (market share) serta profit perusahaan. Dengan demikian, usaha membangun jaringan distribusi yang merupakan investasi jangka panjang ini menjadi suatu hal mutlak yang diperlukan bagi UKM yang ingin mengembangkan usahanya hingga ke tingkat nasional, bahkan internasional.

Hal krusial yang perlu diingat dalam pengembangan UKM di tengah lingkungan yang kompleks dan dinamis seperti sekarang ini adalah bahwa langkah ini harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan membutuhkan jalinan komitmen yang kokoh serta ayunan langkah bersama antara pemerintah dan pelaku UKM. Untuk itu, pemerintah berkewajiban merevisi kebijakan ekonomi saat ini agar tercipta atmosfir usaha yang lebih kondusif bagi UKM di Indonesia sehingga dapat berkembang menjadi lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Revisi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan daya saing UKM di Indonesia tersebut harus mampu mengakomodir tiga masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi.

Modal

            Untuk mengakomodir masalah pendanaan, pemerintah dapat merivisi kebijakannya melalui pemberian bantuan dana pinjaman lunak untuk akselarasi kapital usaha yang lebih diprioritaskan kepada koperasi-koperasi simpan-pinjam yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dibandingkan bank. Sebab, bantuan melalui koperasi ini memiliki probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan melalui bank atau institusi lain yang pada umumnya memberikan regulasi dalam banyak hal yang umumnya sulit untuk dipenuhi oleh pelaku UKM. Berbeda dengan koperasi yang dibangun atas dasar kekeluargaan. Setiap anggota koperasi saling mengenal anggota yang lain dengan baik. Hal ini sangat membantu dalam penentuan kredibilitas dari peminjam dana. Selain itu, syarat-syarat peminjaman pun lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimal peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, sebagai alternative sumber pendanaan UKM.

Pasar dan Teknologi

            Kebijakan pemerintah yang dapat menyelesaikan permasalahan akses pasar dan teknologi bagi UKM adalah dengan pembentukan UKM Center Terintegrasi bertaraf nasional. UKM Center Terintegrasi ini sangat vital dalam usaha peningkatan daya saing UKM Indonesia. Salah satu fungsi UKM Center adalah sebagai badan pendata seluruh UKM yang tersebar di Indonesia berikut produk andalan mereka. UKM Center tingkat nasional nantinya akan memiliki cabang di setiap tingkatan wilayah, mulai dari tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan hingga tingkat desa. UKM Center di tingkatan yang lebih rendah akan mendata UKM yang ada di daerah mereka. Data mengenai UKM ini selanjutnya akan diteruskan hingga ke UKM Center Pusat sehingga terciptalah sistem data base terintegrasi untuk seluruh UKM di Indonesia.

Fungsi utama lainnya dari UKM Center Terintegrasi ini adalah sebagai sarana perluasan akses pasar dan sosialisasi teknologi tepat guna kepada para pelaku UKM yang membutuhkannya. Pasalnya, banyak pula UKM di Indonesia yang terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan akses teknologi tepat guna yang dibutuhkan dalam proses pengembangan usaha mereka. Sebagai sarana perluasan akses pasar, UKM Center dapat menyebarkan data base seluruh UKM di Indonesia kepada seluruh UKM Center di tingkat yang lebih rendah. Dengan demikian, masyarakat di kabupaten Bekasi Timur, misalnya, dapat mengetahui UKM apa saja yang ada di kabupaten Buton (Sulawesi Tenggara) serta produk-produk yang mereka hasilkan hanya dengan mendatangi UKM Center terdekat di wilayahnya. Akan jauh lebih baik, jika UKM Center Terintegrasi ini juga dapat mengumpulkan sampel produk UKM tersebut. Akan tetapi, hal ini tentu membutuhkan perencanaan yang lebih cermat dan seksama serta kerjasama yang solid antara pelaku UKM dengan pemerintah (baik pusat maupun daerah).***

*) Peserta PPSDMS Regional I Jakarta. Mahasiswa Fakultas Teknik UI Angkatan 2004.