Beberapa waktu yang lalu, Bapak Dr. Daniel M. Rosyid pernah berbicara di Asrama Regional 4 Surabaya tentang berfikir strategis.

Mungkin sudah terlalu lama, tetapi saya fikir tema ini masih sangat relefan untuk direnungkan. Saya ingin sedikit meresume beberapa hal. Ketika kita berbicara tentang ‘berfikir strategis’, kita tidak bisa lepas dari kata ‘strategi’. Dalam bahasa inggris, kata ‘startegy’ mempunyai makna yaitu ‘the art of planning operation’. Hal itu menjadikan strategi merupakan bagian terpenting dari sebuah sistem dan merupakan bagian yang paling rumit karena banyaknya ketidakpastian yang ada di dalamnya. Kita bisa menyimpulkan bahwa ‘berfikir strategis’ adalah berfikir di area tersebut.

Kemampuan otak manusia normal untuk berfikir adalah sudah tidak diragukan lagi kehebatannya. Otak manusia mempunyai keunggulan baik dalam segi ‘storage’ maupun ‘speed’. ‘Storage’ otak kita sangat besar, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sejak lahir hingga kelak kita meninggal dunia semuanya terekam dalam otak kita. Meski demikian ternyata hal itu hanya memakan ‘space’ yang cukup kecil bila dibandingkan dengan kemampuan otak seluruhnya. Kemampuan otak kita dalam berfikir dapat disetarakan dengan kemampuan untuk menalar, yaitu menanyakan hal-hal yang terkait dengan ‘science and technology’, emosi, moral, dan spiritual.

Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ‘science and technology’ meliputi pertanyaan-pertanyaan seperti ‘nama (what is “X” ?)’, ‘gunanya benda-benda itu untuk kita (what for ?)’. Sedangkan pertanyaan- pertanyaan yang terkait dengan emosi cenderung kepada hal-hal yang terindera oleh panca indera kita, dengan kata lain yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Pertanyaanpertanyaan moral antara lain adalah berkaitan dengan kejujuran, kesetiaan, kebenaran, dan lain sebagainya.

Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan spiritual adalah meliputi pertanyaan tentang dirinya sendiri, dimana pertanyaan ini tidak dapat diselesaikan oleh nalar itu sendiri, karena berhubungan antara Sang Kholiq dan makhluk. Jadi kita bisa membuat kesimpulan tentang apa sebenarnya ‘berfikir’ itu yaitu mengenali dan mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan nalar tapi belum tentu mempunyai kemampuan memilih.

Pertanyaan tentang ‘science and technology’ tidak melibatkan pilihan, pilihan baru dilibatkan pada pertanyaan pada level emosi dan moral. Sehingga tugas kita sekarang adalah menata kembali peta kognitif kita supaya tersedia cukup pilihan emosional dan moral. Seorang pemimpin adalah orang yang sadar akan pilihan-pilihan moral, memilih pilihan-pilihan tersebut dan melaksanakan pilihan-pilihan tersebut apapun risikonya.

Sejarah atau ‘history’ adalah panggung pilihan moral, jika berhasil maka akan berakhir dengan suatu kebaikan, sedangkan bila gagal maka akan berakhir dengan suatu keburukan. ‘Al islamu dinul aql’, Islam adalah agama akal. Orang yang tidak berakal adalah orang yang jahil, yaitu tidak bisa menentukan pilihan-pilihannya. Al Quran Al Karim menyediakan banyak sekali pilihan-pilihan moral dan contoh sejarah. Namun pilihan-pilihan itu bisa hilang bila kita dihancurkan dari sistematika Al Quran, yaitu kita dijauhkan dari pendidikan bahasa. Padahal hal terpenting dalam berfikir strategis adalah bahasa itu sendiri. Bahasa adalah penakluk, bangsa yang lebih unggul dapat memaksakan bahasanya kepada bangsa yang lainnya. Otak kita membutuhkan suatu rangsangan agar tumbuh, dan rangsangan itu adalah berupa informasi. Ketika kecil, ibu kita memberikan informasi kepada kita yaitu tentang hal-hal biologis dan sosiologis (mengajarkan tentang nama-nama benda, suara, dan lain sebagainya).

Berfikir strategis dapat diartikan sebagai berfikir sadar organisasi, dimana ketika berada di level atas, kita mampu berfikir lebih strategis. Sedangkan ketika kita berada di level bawah, kita mampu berfikir lebih taktis. Berfikir strategis dalam hal ini adalah sangat bergantung erat dengan level dan level tersebutlah yang mempengaruhi cara berfikir kita. Berfikir strategis dapat pula diartikan berfikir berdasarkan pijakan pada suatu perencanaan. Sebuah rencana adalah sangat penting untuk keperluan evaluasi. Karena pada evaluasi kita melakukan pembandingan antara rencana dengan hasil yang telah dicapai. Berfikir strategis juga dapat diartikan berfikir sadar tujuan. Tanpa sebuah perencanaan orang akan sulit untuk sabar. Perencanaan yang baik adalah selalu mengikutsertakan asumsi. Asumsi mempunyai makna sebagai suatu keadaan di luar kehendak kita. Asumsi adalah sangat penting bagi kita karena kita mempunyai banyak kelemahan. Sebuah perencanaan haruslah fleksibel. Yang dimaksud fleksibel dalam hal ini adalah dari segi taktis (teknologi, manajemen), namun tidak melibatkan segi strategis (moral, emosi). Jangan sampai kita kehilangan kesadaran diri, karena bila hal itu terjadi maka berarti kita membangun sebuah kerusakan, atau dengan kata lain kita sedang melakukan perusakan. Jadi berfikir untuk sadar diri juga dapat dikatakan sebagai berfikir strategis.

Ternyata berfikir strategis mempunyai banyak makna yang meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Dalam segala keadaan kita dituntut untuk selalu berfikir strategis, karena dengannya kita akan mampu menyelesaikan setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Semoga hidup kita yang hanya seklai ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin.

*) Alumni PPSDMS Angkatan II Regional 4 Surabaya

Sebuah artikel di salah satu situs berita nasional ramai oleh komentar, baik yang pro maupun yang kontra. Artikel tersebut berbicara mengenai tindakan MUI di salah satu daerah yang melarang perayaan Valentine Day tanggal 14 Februari karena alasan tertentu. Dari beberapa komentar yang diutarakan, tersirat ada semacam rasa sebal dari beberapa pihak mengenai kerja MUI yang kerap mengharamkan ini-itu. Salah satu komentar berkata bahwa MUI adalah lembaga yang diisi orang-orang ‘muna’ alias munafik. Komentar lainnya menunjukkan kegeramannya dengan menantang MUI untuk mengharamkan celana, facebook, dll. Ada juga komentar yang tidak nyambung, mengait-ngaitkan kerja MUI dengan teroris, umat Islam yang tidak toleran, dan lain sebagainya.

Perdebatan itu hanyalah sebuah sampel dari fenomena besar yang kerap kita jumpai. Pertama, banyak orang cenderung berpuas diri dengan memandang suatu masalah dari satu sisi. Kedua, banyak orang cenderung mencukupkan diri dengan informasi yang sedikit, tanpa melihat lebih jauh mengenai akurasi dan kelengkapan informasi tersebut. Ketiga, banyak orang yang berbantah-bantahan tanpa menyadari mereka memiliki definisi yang berbeda mengenai suatu kata atau pernyataan. Keempat, banyak orang yang terlalu mudah menyalahkan orang lain.

Sebuah piramida, dalam istilah Geometri yang dipelajari anak SD, disebut limas segiempat. Bentuk tersebut merupakan bentuk bangun ruang yang mustahil dijabarkan oleh satu proyeksi ortogonal (bidang datar). Bila dilihat dari samping secara ortogonal, piramida akan tampak sebagai sebuah segitiga. Lain halnya bila priamida dilihat dari atas, maka akan tampak sebagai sebuah persegi. Ketika ada dua orang yang berdebat mengenai bentuk segitiga, orang pertama mengatakan bentuk piramida itu segitiga, sedangkan orang yang lain membantahnya dengan mengatakan bentuk segitiga itu persegi, maka dalam hal ini siapakah yang benar? Jawabannya bisa dua-duanya benar atau bisa dua-duanya salah, tergantung standar jawabannya. Hal tersebut setidaknya bisa menjadi analogi bagi sebuah peristiwa yang sangat mungkin dilihat secara berbeda oleh orang yang berbeda. Naif sekali jika kita merasa mengetahui segalanya, padahal itu hanya dilihat dari satu sisi saja.

Ketika kita mendengar, membaca, atau menyaksikan suatu peristiwa, tidak jarang seseorang langsung merasa bahwa informasi yang ada dihadapannya adalah sebuah kebenaran. Padahal satu keping informasi yang belum diketahui, meskipun itu kecil, bisa jadi mengubah status informasi tersebut 180 derajat. Peristiwa penyergapan Ibrahim alisa Boim oleh Densus 88 yang ditayangkan secara Live oleh media massa beberapa waktu lalu dapat menjadi contoh yang baik. Pemberitaan digiring kepada sebuah persepsi bahwa yang tengah diburu adalah Noordin M. Top, padahal pihak media sendiri belum memperoleh informasi yang bias memastikan hal tersebut.

Perbedaan definisi juga kerap menjadi biang masalah dalam deba kusir. Adakalanya sebuah istilah dimaknai secara berbeda oleh pihak yang berbeda. Contoh yang cukup klasik namun menarik adalah penggunaan istilah ‘motor’. Bagi kebudayaan tertentu ‘motor’ dimaknai sebagai sepeda motor, namun bagi kebudayaan lain dimaknai mobil. Masalah bisa saja muncul saat terjadi perdebatan berapakah jumlah roda pada ‘motor’, dua atau empat? Begitu pula yang terjadi dengan istilah seperti HAM, pluralisme, fundamentalisme, fanatik, Salafi dan lain sebagainya. Kadang terjadi satu pihak terusik dengan penggunaan satu istilah, karena dirasa melecehkan dirinya, padahal yang melontarkan istilah tersebut tidak bermaksud sama sekali mengaitkan istilah tersebut dengan pihak yang terusik. Akan konyol sekali ketika pertengkaran terjadi karena hal sepele semacam itu.

Saat diri kita merasa benar, anggapan yang paling mudah muncul adalah menyalahkan pihak lain yang berbeda pendapat. Ini yang terjadi ketika kita tidak bias menyikapi perbedaan dengan bijaksana, berusaha melakukan klarifikasi atas sebuah perkara, objektif dalam menilai sebuah masalah, serta bersabar mencari informasi seakurat dan selengkap mungkin. Hal itu sama sekali bukan berarti kita tidak boleh merasa benar. Hanya saja anggapan mengenai kebenaran tersebut harus dibingkai dengan semangat toleransi dan objektifikasi karena apa yang saat ini kita anggap benar belum tentu benar. Begitu pula sebaliknya. Kisah mengenai Nicolaus Copernicus atau Galileo dan gereja Katolik merupakan

contoh yang cukup relevan dalam hal ini. Sesungguhnya ada banyak hal yang lebih perlu diurus di negeri ini ketimbang berdebat tanpa jelas arahnya. Sebuah diskusi atau perdebatan baru akan bermanfaat jika dilandasi semangat toleransi, mau mencoba memandang suatu hal dari berbagai sisi, mencari informasi yang benar lengkap dan akurat terlebih dahulu, melakukan penyesuaian definisi mengenai istilah yang dianggap berbeda, serta objektivitas untuk mencari kebenaran. “Dan serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Dan cara-cara yang baik. Dan berdebatlah dengan cara-cara yang baik pula”.

Penegakan hukum di tahun lalu mencerminkan bahwa hukum laksana sebuah mata pisau ketidakadilan. Tajam ke bawah tumpul ke atas. Tajam ke arah maryarakat miskin, sebaliknya tumpul di hadapan kekuasaan dan pemilik akses ekonomi dan politik. Setidaknya itulah yang tergambar dari sekian banyak fenomena penegakan hukum di tahun 2009.

Penegakan hukum yang diskriminatif tersebut makin diperparah dengan munculnya mafia hukum yang membuat penegakan hukum menjadi koruptif. Sudah menjadi adagium bahwa apa pun kejahatannya, mafia hukumlah sumbernya. Bagaimana tidak, mafia hukum sudah merusak sistem hukum di negeri ini, mulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses penyelidikan di Kepolisian sampai proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jaringan mafioso ini kian hari kian menancapkan struktur kekuasaannya. Nilai keadilan yang agung lantas hanya menjadi ukuran mata uang.

Mafia hukum melibatkan tidak hanya polisi dan jaksa, tetapi ia sudah merambah ke semua proses peradilan (criminal justice system), dan melibatkan semua pihak seperti hakim, pengacara, pihak yang berperkara dan bahkan petugas lembaga pemasyarakatan. Terungkapnya berbagai fasilitas mewah yang dinikmati　Artalyta Suryani (Ayin) dan sebagian narapidana di Ramah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, merupakan bukti baru yang semakin menegaskan eksistensi mafia hukum. Sebelumnya, kita dikejutkan dengan rekaman pembicaraan antara Anggodo Widjojo dengan sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa para mafioso tidak pernah jera dengan upaya penindakan selama ini, malah semakin menunjukkan pengaruhnya. Kisah di atas sebenarnya hanya melengkapi kisah-kisah para mafioso yang gagal menjalankan misinya. Ayin sendiri merupakan mafia lawas yang terbukti-bersama Jaksa Urip Tri Gunawan-telah melakukan `jual beli` perkara terkait kasus korupsi BLBI. Selanjutnya, ada kasus mantan Kabareskrim Mabes Polri, Suyitno Landung, yang terbukti menerima suap terkait proses hukum kasus pembobolan Bank BNI. Kemudian, pengacara Abdullah Puteh, Tengku Syafiuddin Popon, yang “ditangkap basah” saat melakukan penyuapan kepada Wakil Ketua Panitia Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Semua kisah di atas adalah bukti bahwa praktik mafia hukum yang menghianati dan menghancurkan nurani keadilan masyarakat, nyata ada serta masih terus dan marak terjadi. Diyakini, semua kasus yang terbongkar hanyalah fenomena gunung es. Sementara, masih banyak praktik mafia yang luput dari aparat penegak hukum.

Satgas Anti Mafia
Bukan hal yang mudah untuk memberantas mafia hukum yang sudah mengakar dan sistemik. Kemauan politik tidak cukup. Apalagi sekadar pidato dan wacana. Satu komitmen penting yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam program 100 hari pemerintahan adalah program pemberantasan mafia hukum. Satuan tugas　(satgas) pun telah dibentuk. Satgas yang terdiri dari enam orang tersebut dipimpin oleh Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto. Berdasarkan Keputusan Presiden, satgas berwenang untuk melakukan koordinasi, evaluasi, dan koreksi agar pemberantasan mafia hukum semakin cepat dan efektif. Satgas ini akan bekerja selama dua tahun.

Presiden SBY menjanjikan bahwa satgas ini akan membongkar semua hambatan yang ada guna membersihkan lembaga hukum Indonesia. Namun, banyak kalangan meragukan efektivitas kerja satgas ini. Karena satgas tidak mempunyai kewenangan penindakan terhadap temuan praktik mafia hukum. Sedangkan yang dibutuhkan dalam memberantas mafia hukum adalah penindakan yang menjerakan (shock therapy). Oleh karenanya, ada dua　hal yang perlu dilakukan agar satgas berdaya guna.

Pertama, satgas perlu bekerjasama dengan institusi penegak hukum, dalam hal ini KPK. Karena secara hukum, KPK dimandatkan untuk memberantas mafia hukum. Dinyatakan dalam Pasal 11 UU KPK bahwa, yang menjadi fokus kewenangan KPK adalah tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Ketentuan ini jelas menegaskan bahwa KPK satu-satunya institusi yang diperintah oleh UU untuk menangani praktik mafia hukum. Kemudian, kinerja KPK selama ini telah membuktikan bahwa KPK mampu membongkar berbagai praktik mafia hukum. Semua kisah sepak terjang mafia hukum yang selama ini terbongkar diungkap oleh KPK.

Kedua, Presiden harus memberikan dukungan politik kepada satgas. Dukungan tersebut diperlukan untuk menjamin agar rekomendasi yang bersifat reformasi institusional maupun rekomendasi yang bersifat sanksi dapat diterapkan secara efektif. Karena tanpa upaya refomasi institusional dan pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap pelaku mafia hukum, maka upaya memberangus mafia hukum hanyalah bagaikan menggantang asap.

*) Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM, kandidat Master of Law and Governance, Nagoya University, Jepang. Alumni PPSDMS Regional III Yogyakarta angkatan I.

Bendera setengah tiang berkibar-kibar layu di pelataran rumah Karjo. “Ono opo to iki mas?,” tanya Inem sewaktu berangkat ke pasar sambil melihat bendera di depan rumah Karjo. “Loh…sampeyan ini bagaimana to Nem? Hari ini kan pahlawan lama kita sedo ngadep (meninggal menghadap) Gusti Allah. Itu lho Presiden kita yang keempat Gus Dur.” Inem menyahut, “Innalillahi wainnailaihi roji’un. Orang pinter itu pulang juga ya Mas. Semoga diterima di sisi-Nya ya Mas.” Sebuah percakapan singkat di balik berkibarnya bendera setengah tiang. Sebuah simbol, mengenang kepergian seorang tokoh yang berpengaruh terhadap masyarakatnya.

Indonesia sedang berduka kembali. Kali ini sejumlah tokoh yang berjasa terhadap negeri ini pulang duluan ke hadirat illahi memenuhi panggilan-Nya. Indonesia begitu menangis sendu ketika salah satu anak bangsanya yang pinter itu meninggal. Semua agama, tua-muda, kaya atau miskin, turut mendoakan kepergian tokoh itu. Akan tetapi sebenarnya Indonesia itu lupa. Lupa mencari siapa penerus dari pahlawan-pahlawan lama yang sudah antri untuk menunggu jemputan Malaikat Izrail. Melihat momen ini, Indonesia harus merefleksikan diri dan bercermin pada sejarahnya. Bertanya, siapa yang akan menjadi penerus pahlawan-pahlawan itu? Manusia Indonesia sekarang tentunya, generasi harapan bangsa.

Indonesia punya masa lalu yang indah dengan pahlawan-pahlawannya yang gagah. Zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, atau Samudera Pasai adalah bukti sejarah bahwa dulunya, negeri yang sekarang bernama Indonesia ini, punya kejayaan yang membanggakan. Setiap zaman punya pahlawannya masing-masing: Sriwijaya dengan Balaputra Dewa, Majapahit dengan Gajah Mada, dan Samudra Pasai dengan Sultan Malikus Saleh. Pada era perjuangan sampai kemerdekaan pun tak kalah banyak pahlawan negeri kita. Dr. Soetomo, KH Ahmad Dahlan, Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad natsir, Habibie, sampai Gus Dur merupakan bukti nyata, Indonesia punya pahlawan. Pahlawan yang rela mengorbankan tetesan keringat dan darahnya untuk kemajuan negeri ini.

Titik berat tentunya langsung mengarah kepada sumber daya manusia. Seperti apa pembinaan manusia-manusia Indonesia saat ini? Apakah hasilnya ke depan akan mampu memimpin negeri ini? Faktanya, Indonesia saat ini kaya akan sumber daya alam, tapi negeri kita terus terpuruk. Itulah kondisi nyata manusia-manusia Indonesia belum siap untuk menjadi pahlawan baru.

Jepang telah membuktikan, manusia adalah harta yang paling pokok dalam menjalankan suatu usaha membangun bangsa. Saat Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang remuk redam. Jepang tidak punya apa-apa dan bukan merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam. Tapi, Jepang mempunyai sumber daya manusia yang melimpah, lengkap dengan kemampuan serta loyalitas untuk membangun negerinya. Siapa pahlawan mereka? Mereka sendirilah pahlawan itu. Semua rakyat Jepang.

Sekarang kembali ke Indonesia. Kepergian Gus Dur adalah sebuah peringatan untuk Indonesia. Mengingatkan negeri ini untuk kembali mencari dan menyiapkan generasi-generasi barunya menjadi pahlawan baru. Sekolah-sekolah negeri dan swasta, pondok-pondok pesantren, kampus-kampus perguruan tinggi merupakan kawah candradimuka tempat penggemblengan calon-calon pahlawan baru Indonesia tersebut. Siapa pahlawan baru Indonesia yang sebenarnya  itu? Anda. Ya anda semua, apakah Anda siap?

*) Peserta PPSDMS angkatan 4 Regional 5 Bogor

Terus terang, penulis adalah salah satu pendukung grup di Facebook yang menyokong perjuangan Chandra-Bibit. Namun dukungan penulis bukanlah dukungan a la penonton sinetron, dimana sang tokoh terzalimi pasti tidak bersalah dan sang antagonis pasti jahat. Kalau ternyata mereka terbukti bersalah, ya tentu mereka juga harus dihukum secara adil.

Ini adalah soal pemenuhan rasa keadilan, sesuatu yang abstrak namun sangat nyata rasanya. “Ini adalah common sense,” mengutip Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD. Sulit untuk mengukurnya secara absolut.

Saya jadi teringat pelajaran dari sistem peradilan di negara Paman Sam, dimana pemutus perkara di pengadilan bukanlah hakim, melainkan sejumlah juri yang berjumlah 12 orang. Juri ini bukanlah pakar hukum, atau petualang karir di dunia peradilan. Mereka adalah warga negara yang berintegritas tinggi, taat membayar pajak, dikenal baik dan adil oleh para tetangganya, dan tidak pernah kena kasus hukum.

Kalau saja sistem ini diterapkan di Indonesia, maka masalah utamanya bukanlah kesulitan mencari orang-orang yang layak, namun bagaimana menghindari praktik percaloan dalam pemilihannya, entah itu oleh aparat penegak hukum, politisi busuk, ataupun mafia peradilan.

Kata orang bijak, yang bisa mengukur rasa keadilan adalah dua kelompok manusia. Yang satu adalah orang-orang arif, yang memiliki integritas moral, tak memiliki cela dalam kehidupan sosial, diakui bersifat adil oleh orang-orang di sekitarnya, dan memiliki kelurusan hati. Sementara kelompok yang kedua adalah masyarakat alami (bukan masyarakat semu) dalam jumlah yang masif, tidak sekadar mayoritas.

Kalau kelompok yang pertama bekerja secara aktif, menilai, memberi pendapat, menentukan mana yang adil dan mana yang tidak, maka kelompok yang kedua bekerja secara pasif. Mereka akan merasa tenang dan merespon baik jika diperlakukan adil, dan akan protes bila diperlakukan tidak adil. Cukuplah apabila ada suatu perkara yang ditolak oleh rakyat secara masif, maka perkara itu pasti bermasalah. Dengan catatan, masyarakatnya alami dan prosesnya juga alami.

Ketika keadilan itu diterjemahkan ke dalam konteks negara (kerajaan, atau apapun namanya), maka sang penguasa memiliki aturan-aturan, yang disebut sebagai hukum. Bagaimanapun proses pembuatannya, sejatinya hukum dibuat untuk menjamin, melindungi, dan menegakkan keadilan.
Dulu pada zaman Mesopotamia, ada raja yang sangat kejam bernama Hammurabi. Di luar kekejamannya, dia memiliki hukum tertulis yang isinya berupa “hukum pembalasan”.

Jika ada orang memotong jari orang lain, hukumannya adalah dipotong jari seperti yang diperbuatnya, apalagi kalau membunuh, maka hukuman mati imbalannya. Islam juga mengenal hukum qishash, dimana keadilanlah yang menjadi prinsip dasarnya.

Lain halnya dengan sejarah keadilan di bumi tercinta Indonesia. Sejak dulu, rakyat kecil di Nusantara ini sudah akrab dengan kezaliman. Sejak dipimpin para raja, sang tiran sudah sering menghukum rakyatnya atas kehendaknya sendiri, sementara para pamong prajanya yang berjiwa kerdil, sibuk menghisap rakyat jelata alih-alih memberi pelayanan.
Zaman berganti penjajahan, maka kondisinya tambah parah. Sang angkara culas itu malah mengekalkan kekejamannya melalui perselingkuhannya dengan kaum oportunis dan raja yang hina. Rakyat disiksa, disuruh kerja paksa, sementara sang ningrat hidup mewah penuh harta. Setelah republik ini berdiri, rupanya nasib masih belum berpihak pada rakyat kecil

Di manakah sang pemimpin?

Pemimpin itu lahir dan hadir untuk memberi keadilan sekaligus menyelesaikan masalah rakyatnya. Di tengah kondisi krisis dan serba kalut, pemimpin muncul untuk memberi ketenangan, harapan, jawaban, dan aksi nyata. Ini adalah hukum alam yang terus berjalan sepanjang perjalanan peradaban manusia.

Namun lagi-lagi, beginilah hidup di negeri yang dipimpin jiwa-jiwa kerdil. Sementara rakyatnya teriak-teriak menuntut keadilan, sang penguasa masih hidup tenteram di kahyangan. Ketika diminta memberi jawaban, yang keluar adalah kata-kata normatif, retoris, dan tak berisi. Dia lalu seperti orang naif yang tidak hidup bersama rakyatnya di tanah yang terpijak. Berharap masalah selesai dengan sendirinya dan citranya tetap bersih penuh wibawa.

Ketika beberapa bulan yang lalu terjadi teror bom di Marriott dan Ritz-Carlton, pemimpin kita langsung sigap dan berdiri di depan. Seketika itu pula bisa menunjukkan foto-foto kegiatan para tersangka.
“Saya yang akan menjadi target berikutnya”, begitu ucapnya untuk meraih simpati rakyatnya.
Didukung operasi intelijen nomor wahid, drama itu pun selesai dengan cepat. Tak peduli dengan HAM, yang penting para tersangka sudah dihabisi. Jadilah ia pahlawan yang dipuji tak hanya di negeri sendiri.

Namun begitu satu juta orang berteriak minta keadilan soal praktik mafia hukum, dimana selama ini hal itu bukanlah hal baru dan sering menimpa rakyatnya yang kecil-kecil, ia seperti seorang resi naif yang baru turun gunung, seolah berkomentar, “Oh, ada ya? Kalau begitu, ini akan menjadi prioritas program 100 hari saya. Mari kita sama-sama memberantas mafia hukum. Silakan beritahu saya kalau ada kasusnya, kirim surat ke kode pos 9949, tulis kode GM, singkatan Ganyang Mafia”.

Selama ini praktik mafia hanya muncul dan dirasakan di dunia bawah tanah. Namun sejak penjaga konstitusi negara kita memperdengarkan rekaman telepon si culas pelaku utama, mafia itu jadi perbincangan di seluruh pelosok negeri. Rakyat yang selama ini hanya menonton praktik tersebut di layar kaca, atau mendengar dari pelaku dunia bawah tanah, kini jadi terbuka. Maka, eskalasi opini pun terus membesar. Dengan tuntutan pemberantasan mafia hukum, serta pemenuhan rasa keadilan bagi seperempat miliar rakyat republik ini.

Kini, drama itu terus bergulir. Kini para wakil rakyat tak mau ketinggalan peran. Setelah mendengar penjelasan dari Polri, mereka menyambutnya dengan tepuk tangan membahana. Seolah-olah mereka itu hidup dunia dongeng yang tak tahu realita. Mereka kini malah menyalahkan rekomendasi Tim Pencari Fakta, tim bentukan Presiden yang mereka bela. Oh ya, ternyata saya lupa. Mereka ini hanya wakil rakyat semu. Boleh lah tempo hari minta-minta suara rakyat, tapi kini setelah duduk di Senayan, mereka menghamba kembali kepada partainya, sementara partai mereka tersandera oleh drama koalisi pimpinan sang jawara itu.

Kalau sudah begini, kepada siapa rakyat mesti percaya? Saya menduga dampak dari tragedi ini akan berimbas kepada kehidupan ekonomi yang dirasakan secara masif. Sehingga nanti, people power akan muncul kembali. Menuntut sang pemimpin untuk bertindak tegas. Kalau tak mau diadili konstituennya sendiri.

*) Alumni PPSDMS Regional 1 Jakarta Angkatan II. Saat ini sedang kuliah S-2 bidang Manajemen Pertahanan di ITB Bandung.

Tantangan terbesar ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) bangsa Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan dan mengelola secara mandiri potensi sumber daya alam negeri ini yang begitu besar. Banyak pengamat maupun praktisi yakin akan keberadaan Indonesia yang strategis dan potensial untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Indonesia adalah negara 13.000 pulau, memiliki tanah vulkan yang subur dan iklim musim yang menguntungkan pertanian dan perhutanan, kaya bahan tambang (minyak bumi, timah, nikel, bauksit, tembaga), di antaranya minyak bumi (1/5 cadangan dunia) memiliki arti ekonomi penting, membuat Indonesia jika diukur dari potensi sumber dayanya adalah sebuah negara terkaya di dunia  (Kamus Dunia Ketiga, Dieter Nohlen).

Namun mengapa realita hari ini mengatakan hal berbeda?  Realita berbicara tentang tidak terberdayanya 13.000 pulau, 1/5 minyak dunia, ribuan hektar hutan, laut yang luas dan segala kekayaan melimpah di dalamnya, yang tak dinikmati rakyat, malah menjadi rebutan negara-negara maju. Bicara Iptek sesungguhnya adalah bicara bagaimana memanfaatkan semua sumber daya itu secara mandiri, dengan tangan sendiri. Keberhasilan Jepang sebagai negara industri maju memberikan pembenaran empiris mengenai hal ini. Tanpa Iptek, kekayaan sumberdaya alam bahkan dalam jumlah yang berlimpah-limpah tidak akan menjadi harta yang dikuasai. Sedangkan dengan dikuasainya Iptek, kelangkaan sumberdaya alam tidak akan menjadi hambatan yang tidak teratasi.

Iptek memberikan landasan hidup dan akses bagi masyarakat dalam dasar kehidupannya yang paling minimal, mencakup lingkungan hidup, kesehatan, pangan dan gizi. Iptek juga memungkinkan dikembangkannya sistem informasi dan komunikasi. Kemampuan mendapatkan informasi secara mudah dan luas menjadi landasan bagi kemungkinan suatu bangsa dan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Teknologi informasi dan komunikasi akan mendukung pendidikan bangsa dan pada saatnya menentukan kualitas individu dan masyarakat. Iptek juga menjadi roda yang menggulirkan perekonomian negara, dengan perannya yang begitu besar pada tulang punggung infrastruktur.

Secara lebih spesifik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arah gerak bangsa memiliki pengaruh yang signifikan pada perkembangan empat sektor riil, yaitu pendidikan, pertahanan dan keamanan, kesehatan, serta infrastruktur. Jika kita lihat, keempat sektor ini menyerap hampir seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendidikan menghabiskan 20% APBN melalui amanat Undang-Undang. Sektor hankam sangat strategis bagi kedaulatan RI, kesehatan menyangkut kehidupan dan kebutuhan dasar masyarakat luas, sedangkan sektor infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah karena menentukan perekonomian.

Peran iptek dalam keempat sektor tersebut menjadi lebih penting bagi negara Indonesia. Dalam hal ini, isu pengembangan iptek seharusnya tidak boleh terhimpit oleh berbagai isu yang turut mewarnai perkembangan bangsa. Banyak permasalahan yang timbul dari hulu prioritas perkembangan ekonomi, yang akhirnya berujung pada tidak diberdayakannya sumber-sumber iptek baik fisik, fiskal maupun sumber daya manusia. Masalah fisik dapat muncul dengan ketiadaannya fasilitas, masalah fiskal berhubungan dengan anggaran dana dan masalah manusia – yang paling sering kita hadapi – adalah kasus brain drain, dan kecenderungan SDM unggul bangsa untuk menetap di luar negeri.

Kasus bangkrutnya perusahaan pesawat Indonesia IPTN bisa menjadi satu contoh pelajaran. Cita-cita menjadikan IPTN model bagi transformasi ilmu dan teknologi ke dalam negeri dengan ditampungnya peneliti pribumi untuk bersama-sama membangun landasan iptek bangsa tidak terwujud nyata. Skenario ini semakin tidak berjalan mulus karena kemudian IPTN ditutup dan bangkrut karena kendala ekonomi dan isu high cost technology yang menyebabkan subsidi bagi IPTN diberhentikan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kita telah kehilangan aset besar perkembangan iptek bangsa. Bahkan setelah industri ini ditutup, semua tenaga-tenaga handal anak-anak bangsa dimanfaatkan oleh negara-negara tetangga, dan Eropa.

Untuk mencapai tingkat kemandirian bangsa kita harus lebih mengandalkan diri pada sumber dinamika pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Itulah sebabnya mengapa kita harus lebih mengembangkan iptek, yang menyelamatkan manusia Indonesia dari kebodohan terhadap sumber daya alam sendiri. Meningkatkan sumber dana pembangunan yang berasal dari dalam negeri dan perlu meningkatkan dana pembangunan dalam negeri di luar sumber-sumber minyak dan gas (seperti industri pesawat) karena kedua sumber itu akan habis.

Dalam momentum kebangkitan Nasional, 28 Oktober dan Hari Pahlawan Nasional 10 November, kita seharusnya bisa melakukan refleksi tentang kondisi iptek bangsa ini  untuk kemudian bangkit dan melahirkan pahlawan-pahlawan baru yang berjuang di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia dapat berwujud kepedulian pemerintah akan pelurusan kembali arah strategi kebijakan iptek dan grand desain implementasinya.

Harapan tersebut menjadi kontras ketika perilaku pemerintah yang menjual perusahaan telekomunikasi Indosat, pengelolaan minyak yang diberikan pada pihak asing dan persenjataan yang terus menerus diimpor – meskipun sudah menjadi barang bekas. Mungkinkah ini bukti ketiadaan komitmen pemerintah dalam pengembangan iptek dan kemandirian bangsa? Kekhawatiran yang muncul adalah Indonesia tidak akan pernah menjadi negara maju, bahkan terus mengekor dan didikte oleh antek-antek asing. Meskipun telah berdaulat secara politik dan maju secara sistem demokrasi, ketiadaan iptek yang menunjang perekonomian mandiri hanyalah akan menimbulkan kesia-siaan semata.

Industri besar dan mahal bukan satu-satunya solusi, banyak sektor yang bisa terus dikembangkan dengan investasi yang berkelanjutan. Pertanian, perkebunan, berhubungan dengan ketahanan pangan, kecukupan obat, pertambangan dan energi baru dan terbarukan, teknologi hankam, teknologi informasi dan komunikasi, serta teknologi transportasi adalah sektor yang membutuhkan investasi dan komitmen kontinyu. Perkembangan iptek tidak harus selalu memberikan manfaat ekonomi secara langsung, namun harus dimulai dengan investasi yang berkelanjutan dan monitoring terus menerus. Thailand, misalnya, menuai reputasinya saat ini sebagai negara yang maju teknologi pangannya setelah memulai investasi di bidang itu sejak 20 tahun lalu.

Untuk kondisi iklim ilmiah pemerintah perlu membuat skema agar SDM tidak berhamburan. SDM kita tidak kalah berprestasi dengan SDM asing dan telah terbukti bisa bersaing dalam kompetisi global. Tantangan pemerintah adalah bagaimana membuat roadmap yang jelas sehingga individu unggul tersebut merasa dihargai dan mau berdedikasi untuk perkembangan iptek bangsa.

Kesadaran akan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kemakmuran suatu bangsa sudah didahului oleh bangsa-bangsa lain semenjak berabad yang lalu. Tidak ada alasan lagi bagi Indonesia untuk tidak menggunakan iptek sebagai tulang punggung pembangunan dan perekonomian, demi meningkatkan nilai produktifitas dan prestasi nasional. Pemerintah harus segera membuat rumusan yang jelas, roadmap yang terukur, karena iptek dan capaiannya adalah target, investasi jangka panjang.

Yang paling penting adalah juga menentukan fokus dan prioritas. Negara ini perlu memiliki kejelasan bangunan teknologi yang kokoh, yang membuatnya dapat bertahan dan berjalan mandiri serta mampu menunjukkan karakter produksinya pada masyarakat dunia. Dengan fokus ini, kita kemudian berkembang, pada bidang lain, yang saling jalin-menjalin dan mendorong perekonmian kita lebih mandiri.

*) Peserta Regional 3 Yogyakarta Angkatan IV.

Ternyata, 29% masyarakat negeri ini merasa bangga menjadi orang Indonesia, karena Indonesia memiliki keanekaragaman etnik dan budaya, sementara 27% menyatakan bangga menjadi anak negeri karena negeri ini mempunyai kekayaan alam yang melimpah. Sisanya, kebanggaan atas negeri ini ditunjukkan dengan persentase yang lebih kecil lagi.

Sekarang kita lihat, apa yang menjadikan rakyat ini malu pada negerinya? Jawabannya: 49% masyarakat negeri ini menyatakan bahwa mereka malu menjadi bagian dari bangsa ini karena negeri ini dipenuhi oleh KORUPSI! Luar biasa! Korupsi tidak hanya menjadikan keluarga pelaku dan si pelaku malu —itupun kalau mereka masih punya malu!— melainkan telah menjadikan hampir mayoritas rakyat negeri ini merasa malu menjadi warga Indonesia. Ditambah lagi dengan banyaknya masalah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan semakin membuat masyarakat negeri ini kehilangan kebanggaan kepada negerinya. Pertanyaannya sekarang adalah: apakah kondisi bangsa ini memang begitu buruk dan menyedihkan, sehingga rakyat merasa malu terhadap bangsanya? Jika memang begitu, lantas apa yang harus dan bisa kita lakukan agar bangsa ini berada dalam kondisi yang lebih baik? Lebih luas dari itu adalah: faktor apa yang harus mendapat perhatian besar dari kita dalam upaya memperbaiki kondisi bangsa ini? Jawabannya adalah faktor Kepemimpinan!

Kepemimpinan yang baik akan terbentuk dari upaya kita dan para pemimpin kita untuk memerdekakan dirinya. Kok bisa? Bisa. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kondisi bangsa ini sedang terpuruk. Korupsi, kemiskinan, ketidaktegasan pemerintah dan aparat hukum dalam mengusut dan menghukum para kriminal, serta permasalahan birokrasi di negeri ini merupakan gambaran bahwa negeri ini sedang “sakit”. Kondisi ini terjadi, sangat mungkin disebabkan oleh adanya krisis kepemimpinan.

Para  pemimpin kita dengan segala kekuasaannya selama ini ternyata belum bisa mengatasi permasalahan tersebut, bahkan mungkin malah menambah permasalahan. Lantas, apakah ini semua merupakan kesalahan dari para pemimpin kita? Bisa jadi ya, namun sayangnya, bisa juga tidak. Karena dengan mekanisme pemilihan umum yang diterapkan di negeri ini, dimana pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Maka ketika kualitas pemimpin yang ada ternyata buruk,  rakyat negeri ini sebenarnya ikut bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Karena rakyatlah yang telah memilih pemimpin seperti ini.

Ada istilah menarik dalam politik Islam, “Seperti apa kualitas Anda, maka seperti itulah kualitas  pemimpin Anda.” Artinya, jika kita bermental korupsi, maka kita akan memilih pemimpin yang bermental korupsi dan tidak tegas dalam memberantas korupsi. Jika kita menginginkan perubahan yang konsisten untuk jadi lebih baik, maka seharusnya kita juga memilih pemimpin yang berorientasi ke arah itu.

Karena sekarang kitalah yang menentukan siapa pemimpin kita. Jika kita salah dalam memilih pemimpin, maka kita pun menjadi pihak yang bertanggungjawab, apabila kualitas dan kinerja pemimpin yang kita pilih tersebut buruk.

Untuk dapat menentukan dan memilih pemimpin yang baik dan ideal, maka saat ini kita harus berani untuk memilih para calon pemimpin dari kalangan muda, pemimpin-pemimpin baru bagi masa depan yang lebih inovatif. Mengapa pemimpin muda? Sederhana, karena para pemimpin muda lebih cenderung netral, bersih dan tidak punya beban kesalahan masa lalu. Maka, dengan demikian calon pemimpin ke depan pun harus memerdekaan dirinya dari kepentingan-kepentingan sesaat. Sementara kita pun harus berani untuk memilih pemimpin baru. Memberikan kesempatan kepada bagian lain dari anak negeri ini untuk memelopori peradaban bangsa dan melakukan perbaikan untuk negeri ini. Kita harus mencobanya, karena sudah terlalu sering kita jatuh ke lubang kesalahan yang sama, saat kita memilih pemimpin- pemimpin kita terdahulu.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alienation.
Where everything isn’t meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We’re not the ones meant to follow.
For that’s enough to argue..

(American Idiot-Green Day)

Lirik dari grup musik Green Day di atas tampaknya menjadi sebuah bait yang sangat menjelaskan kondisi nyata dari pola pembentukan realitas sosial saat ini. Media massa, termasuk televisi, menjadi ikon pembentuk konstruksi sosial. Media pun menjadi pembentuk kuasa kebenaran dalam realita sosial. Norma-norma kehidupan cenderung dipegang oleh media.

Peran media dalam pembentukan opini semakin masif dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses internet secara mobile. Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi semakin banyak dan dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan, hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu.

Walaupun tidak semasif beberapa tahun terakhir, media di masa lalu juga memiliki peran yang besar dalam membentuk opini publik. Contohnya adalah bagaimana publik melihat Sukarno sebagai seorang pemimpin besar Indonesia. Lewat radio pada saat itu, Sukarno berhasil membangun citra pemimpin kharismatik di masyarakat Indonesia, walaupun sebagian masyarakat mengetahui bahwa dalam praktek Sukarno adalah pemimpin yang otoriter. Namun sekali lagi, peran media telah menggeser opini publik terhadap citra Sukarno dari seorang pemimpin diktator menjadi pemimpin yang kharismatik dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.

Peranan media masa tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari arti keberadaan media itu sendiri. Marshall McLuhan, seorang sosiolog Kanada mengatakan bahwa ”media is the extension of men”. Pada awalnya, ketika teknologi masih terbatas maka seseorang harus melakukan komunikasi secara langsung. Tetapi, seiring dengan peningkatan teknologi, maka media massa menjadi sarana dalam memberikan informasi, serta melaksanakan komunikasi dan dialog. Secara tidak langsung, dengan makna keberadaan media itu sendiri, maka media menjadi sarana dalam upaya perluasan ide-ide, gagasan-gagasan dan pemikiran terhadap kenyataan sosial (Dedy Jamaludi Malik, 2001: 23)

Dengan peran tersebut, media massa menjadi sebuah agen dalam membentuk citra di masyarakat. Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan pembentukan citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar citra melalui simbol-simbol (Nimmo, 1999). Dalam konteks tersebut, media memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.

Sebagai seorang praktisi media massa, Direktur Pemberitaan TV One, Karni Ilyas atau biasa disebut ”Bang One”, telah menunjukan betapa strategisnya peran media dalam pembentukan realitas sosial. Berbagai contoh seperti pencitraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004, kasus Manohara yang mengkonstruksi opini masyarakat bahwa dia sebagai orang yang perlu dilindungi, dan terakhir adalah citra terhadap KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi; tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam membentuk opini publik.

Namun, Karni Ilyas menyatakan bahwa pembentukan opini publik tidak sepenuhnya menjadi monopoli media massa. Masyarakat juga memiliki peran dalam mencerna informasi yang didapat dari media. Dalam hal itu, maka faktor relativisme budaya masyarakat menjadi hal yang penting dalam proses keberterimaan sebuah opini publik.

Dengan perannya yang sangat besar dalam pembentukan opini publik, maka sudah sejatinya gerakan mahasiswa dapat memanfaatkan keran-keran media massa dalam melakukan adovokasi kebijakan publik. Penyebaran diskursus-diskursus dalam public sphare inilah yang seharusnya lebih dimaksimalkan oleh gerakan mahasiswa agar gerakan mahasiswa lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan gerakannya.

*) Peserta PPSDMS Regional 1 Jakarta, mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Indonesia.

Sejak kecil, saya cukup menonjol dalam bidang matematika. Ketika SMA, saya meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional bidang studi matematika dan meraih gelar Honorable Mention pada Asian Pacific Mathematical Olympiad (APMO) pada tahun 2004. Namun, saya gagal mewakili Indonesia untuk berlaga di International Mathematical Olympiad (IMO) setelah hanya menempati peringkat ke-7 nasional (yang mewakili adalah peringkat 1-6). Hal tersebut justru memicu saya untuk kembali berusaha ketika berkuliah – meskipun jurusan yang saya ambil bukan matematika. Alhamdulillah, ketika di tingkat universitas, saya berhasil mewakili Indonesia di ajang sejenis, yaitu International Mathematics Competition (IMC) yang ketika itu diselenggarakan di Ukraina pada tahun 2006. Di sana saya meraih gelar Honorable Mention.

Sebagai mahasiswa, saya sadar bahwa menjadi seorang mahasiswa yang baik bukan hanya sekadar berkuliah di kelas untuk memperoleh IP tinggi. Saya mengingat hingga saat ini pesan yang disampaikan ketika saya dan 3000-an mahasiswa baru ITB lainnya pertama kali disambut di Sasana Budaya Ganesha dalam acara sidang penyambutan mahasiswa baru ITB tahun 2004 oleh rektor ITB ketika itu, Kusmayanto Kadiman. Beliau ‘menantang’ kami untuk menjadi mahasiswa ideal yang beliau idamkan, yaitu mahasiswa ABG. A disini berarti A-kademis baik, yang ditandai dengan IP lebih dari 3,5 dan lulus dengan gelar cumlaude. B disini berarti B-erorganisasi, yang ditandai dengan mengikuti minimal 3 organisasi dan kepanitiaan. Sementara itu, G disini berarti G-aul, yang ditandai dengan mengenal minimal 1000 mahasiswa lainnya.

Tantangan tersebut menjadi salah satu pemacu bagi saya sejak awal berkuliah di ITB untuk berprestasi sebaik mungkin. Alhamdulillah, saat ini secara akademis IPK saya masih belum turun dari 4,00. Sementara itu, jumlah organisasi dan kepanitiaan yang saya ikuti beserta jumlah mahasiswa yang saya kenal sejak saya masuk ITB alhamdulillah sudah melebihi angka-angka tersebut. Saya dipercaya menjadi ketua angkatan mahasiswa Teknik Informatika ITB angkatan 2004 serta sempat menjadi ketua Dewan Perwalian dan Pengawasan Himpunan Mahasiswa Informatika (DPP HMIF) – lembaga legislasi organisasi program studi – serta wakil menteri keprofesian dan teknologi Kabinet KM ITB 2007/2008. Sifat ABG pulalah yang turut andil mengantarkan saya untuk memperoleh juara 2 Ganesha Prize (sebutan untuk mahasiswa terbaik ITB) tahun 2007 dan terpilih sebagai salah satu peserta pertukaran pelajar ke Korea Selatan selama tahun 2008 lalu.

Hidup di negeri orang lain selama satu tahun memberikan amat banyak pengalaman bagi saya – mulai dari mengalami musim yang berbeda-beda, merasakan kecanggihan teknologi terutama dalam bidang transportasi dan kehidupan sehari-hari, hingga budaya dan gaya hidup yang dalam beberapa hal sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kita. Namun, yang terutama adalah saya terpacu untuk berdisiplin dan menghargai waktu seperti penduduk negara tersebut. Suatu hari saya sempat ditinggal oleh teman saya karena saya terlambat 3 menit dari waktu yang dijanjikan untuk bertemu – hal ini amat mengejutkan saya. Demikian pula, saya terpesona dengan jadwal angkutan umum – bus ataupun kereta api – yang sangat tepat sesuai dengan yang tercantum di tiket. Nampaknya budaya seperti inilah yang berkembang di negara maju dan perlu kita tiru.

Sejak kecil, motto saya adalah “Do what I have to do best, never try being mediocre”. Saya berpikir, apabila kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, maka kita akan melaksanakannya dengan baik. Oleh karena itu, dalam mengikuti kuliah misalnya, kita akan mampu mengikuti dengan baik jika kita mengetahui dengan pasti apa manfaat dari kuliah tersebut atau mengapa kita harus mengikuti kuliah tersebut. Setelah itu, kita dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Menjadi seorang mediocre (sedang-sedang saja) menurut saya tidak akan berguna karena tidak akan mendapat banyak tempat dalam hal apapun.

Motivasi juga merupakan suatu hal yang dapat memacu kita untuk melaksanakan hal dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, salah satu yang memicu saya untuk melakukan segala hal dengan baik adalah keinginan untuk menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama, seperti disabdakan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, saya selalu berpikir bahwa apabila saya dapat memahami materi kuliah dengan baik, maka saya dapat mengajarkannya kepada teman-teman saya yang kurang memahaminya. Mungkin saja ilmu tersebut dapat mereka manfaatkan di jalan kebaikan, dan berkembang menjadi ilmu bermanfaat yang tiada putusnya.

*) Alumni PPSDMS Regional 2 Bandung, Angkatan III, masih menyelesaikan studi di jurusan Teknik Informatika ITB angkatan 2004.

Pesta demokrasi terbesar di Indonesia sebentar lagi akan digelar. Tak terhitung jumlah banner, spanduk dan atribut lain yang terpasang di pepohonan dan jalan-jalan berisi ajakan calon legislatif dan eksekutif untuk memilihnya. Kelihatan semerawut, terkadang membahayakan orang, bahkan sampai dicopot oleh petugas perawatan kota karena berbagai alasan. Mereka berlomba-lomba menunjukkan eksistensi diri, bahwa merekalah calon wakil rakyat yang pantas menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Terkadang terpikir, apakah harus menggunakan cara seperti itu untuk menjadi pemimpin di negeri ini? Tidak adakah cara lain, yang lebih baik dan tidak membuang banyak biaya? Tentunya ada cara alternatif, jika kita mau.

Praktik politik dengan kampanye besar-besaran di Indonesia menyedot biaya yang cukup besar. Menurut Ketua Umum Partai Matahari Bangsa, Imam Addaruqutni, biaya kampanye yang harus dikeluarkan caleg dari partai kecil dan menengah adalah sekitar Rp 400 juta. Sementara caleg dari partai besar dapat menghabiskan dana hingga lebih dari Rp 1 miliar. Jumlah yang cukup besar untuk membuat hal yang lebih bermanfaat untuk rakyat daripada digunakan untuk proses pemilihan wakil rakyat. Itupun tidak menjamin wakil rakyat yang terpilih bisa menjalankan aspirasi rakyat dengan benar. Dalam kenyataannya justru digunakan sebagai ajang untuk merebut kekuasaan. Wajar jika selama kampanye mereka telah mengeluarkan banyak biaya dan menutup lubang pengeluaran tersebut dengan pendapatan yang didapat saat berkuasa.

Terlebih lagi, kondisi masyarakat Indonesia yang belum memahami profil wakil rakyat. Masih banyak anggapan dari rakyat, bahwa siapapun calon yang memberikan imbalan, maka rakyat akan memprioritaskannya. Paradigma rakyat mengatakan bahwa suara mereka dibutuhkan untuk mendapat kekuasaan dan sebagai imbalan yang pantas adalah siapa yang memberi uang atau materi yang diprioritaskan. Hal ini menjadi peluang besar bagi calon wakil rakyat yang memiliki aset yang cukup besar. Lebih berbahaya lagi, jika mereka memiliki kepentingan yang tidak pro-rakyat.

Jika kita lihat realita perjalanan demokrasi di negara ini, cukup jelas bahwa praktik demokrasi banyak berkiblat pada politik Amerika. Pada zaman Orde Baru, sistem pemilihan presiden dilakukan oleh anggota MPR. Dan perangkat DPR dari pusat sampai ke daerah dipilih atas nama partai yang bersangkutan dengan proporsi perolehan suara. Akan tetapi sekarang, dalam satu partai saja banyak calon legislatif yang harus dipilih. Hal ini serupa dengan kondisi pemilu Amerika yang memakai sistem distrik murni. Indonesia terlewat bangga, jika dikatakan bahwa antara Islam dan Demokrasi berjalan dengan damai. Hal ini benar, akan tetapi tidak harus pemilihan wakil rakyat dilakukan oleh rakyat secara langsung. Hal yang menjadi syarat mengapa Amerika sesuai menerapkan pesta demokrasi seperti sekarang, adalah karena masyarakatnya cukup memahami profil dari para calon wakil, sehingga pilihannya memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Amerika.

Selain itu, pengeluaran selama pemilu dari pihak calon wakil rakyat dibiayai donatur-donatur yang memang memiliki aset luar biasa. Seperti Amar Singh, politisi India yang rutin mendonasikan 1 juta hingga 5 juta dolar AS kepada Hillary Clinton. Hasil estimasi yang dilakukan majalah Fortune belakangan menunjukkan biaya pemilu 2008 di AS telah mencapai sekitar 1 miliar dolar dan diproyeksikan dapat mencapai 3 miliar dolar. Dari realitas tadi, wajar jika Amerika menerapkan sistem seperti itu. Akan tetapi bagaimana dengan Indonesia ? Indonesia terlalu cepat meniru sitem yang berlaku di Amerika tanpa memperhatikan kondisi yang ada. Sistem ini bisa dikatakan merupakan sebuah konspirasi dari Barat untuk memberikan pengaruhnya kepada Indonesia, melalui menyelenggaraan pesta demokrasi yang menelan biaya yang luar biasa besar.

Praktik politik mahal yang sekarang dijalankan Indonesia, memiliki banyak kelemahan yang bisa berpengaruh negatif bagi keberlangsungan politik di Indonesia. Dengan sistem yang ada, masyarakat menilai bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus memiliki uang cukup besar. Paradigma ini secara tidak langsung akan menggeser anggapan bahwa seharusnya seorang yang pantas menjadi pemimpin adalah orang yang memang memiliki kapasitas yang cukup untuk membawa perubahan yang lebih baik di negeri ini. Paradigma tersebut sangat berbahaya karena akan bisa mengarahkan pada pemimpin yang salah. Bukan karena kapasitas sebagai seorang pemimpin, akan tetapi justru yang memiliki uanglah yang akan berkuasa. Bahkan, melihat kondisi masyarakat Indonesia yang kurang memahami profil dari calon wakil rakyat, maka kesalahan memilih pemimpin berpeluang besar.

Selain itu, sistem yang ada akan memberikan kesempatan besar bagi orang yang memiliki popularitas tinggi di kalangan masyarakat. Contoh sederhana adalah Gubernur California sekarang Arnold Schwarzenegger yang sebelumnya adalah aktor laga Hollywood. Di Indonesia juga banyak artis yang menjadi anggota DPR. Tanpa mengurangi kepercayaan terhadap mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat, maka kita sadari bahwa seseorang akan lebih baik kinerjanya, jika sesuai dengan latar belakangnya. Walaupun tidak semua seperti itu. Di sini, yang menjadi titik tekan adalah, dengan sistem yang ada akan memberikan kesempatan kecil bagi para calon wakil rakyat yang memiliki kapasitas yang cukup sebagai seorang pemimpin. Hanya karena kendala kurang populer di kalangan masyarakat, maka potensi kepemimpinan yang lebih baik tertunda. Justru memberikan kesempatan kepada orang dengan popularitas yang tinggi tanpa memperhatikan latar belakang dari calon wakil rakyat.

Hal yang menjadi perhatian selanjutnya adalah kepentingan dari wakil rakyat. Kepentingan ini bisa dikendalikan di luar keinginan wakil rakyat, karena alasan latar belakang proses selama kampanye. Bisa saja, seorang calon wakil rakyat yang selama kampanye dibiayai korporat-korporat tertentu yang memiliki kepentingan. Tidak sedikit, seseorang yang bermodal kampanye dari bantuan donatur-donatur dengan biaya kampanye yang sangat besar. Bahayanya, jika pemimpin seperti itu terpilih, kebijakan yang diambil tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Hal ini, justru akan dapat menghambat kemajuan Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, hanya karena kesalahan dalam memilih pemimpin rakyat.

Indonesia seharusnya mencoba untuk melihat pesta demokrasi yang dilakukan di negara lain. Ambillah, negara di Skandinavia seperti Swedia. Pemilu di sana memberikan aturan bahwa dana kampanye dibatasi pada jumlah tertentu. Jika melebihi batas yang telah ditetapkan, maka calon bisa terkena diskualifikasi. Tujuannya adalah agar calon wakil rakyat berlomba-lomba mengeluarkan dana seefektif mungkin dan saling mengawasi antara calon satu dengan yang lain. Kebijakan ini memberikan dampak cukup positif bagi kehidupan politiknya. Misalnya, masyarakat akan teredukasi bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang diprioritaskan adalah karena kapasitasnya pemimpin, bukan materinya. Selain itu, penghematan dalam kampanye tidak memberikan pengaruh yang besar bagi seorang pemimpin untuk mencuri kesempatan dalam melakukan korupsi. Dengan begitu, pemilu menjadi sarana yang cukup efektif untuk menentukan pemimpin yang sesuai tanpa mengeluarkan banyak biaya.

Pemilu yang sebentar lagi diadakan, tentunya diharapkan bisa mengeluarkan hasil yang cukup memuaskan. Terlepas dari sistem yang sudah diterapkan. Indonesia masih harus banyak belajar dalam banyak hal. Sebagai negara yang sedang berkembang, dinamisasi untuk menerapkan sistem yang lebih baik masih dalam pencarian. Semakin cepat akan semakin baik. Karena rakyat negeri ini, sudah cukup lama menunggu kebangkitan negaranya. Padahal, banyak yang menafsirkan bahwa Indonesia akan berpeluang untuk menjadi pemimpin di Asia. Tentunya, hal tersebut tidak menjadi angan-angan saja, tetapi menjadi sebuah realita yang bisa diwujudkan dengan usaha keras bersama. Termasuk pembenahan sistem demokrasi yang ada. Sistem hanyalah alat bukan tujuan, sehingga bisa diubah kapanpun. Sistem yang tepat, akan bisa menghasilkan perubahan yang lebih baik.

*) Peserta PPSDMS Regional 1 Jakarta. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UI dan Anggota Kajian Ekonomi Pembangunan Indonesia (Kanopi).