Bukti Perubahan
Bukti Perubahan
Program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II telah berlalu. Banyak kritik dan masukan konstruktif disampaikan berbagai kelompok masyarakat. Mereka yang kecewa dan tidak puas sempat juga melakukan protes dan demonstrasi, tapi situasi nasional tetap terkendali. Memang semestinya aspirasi rakyat sekeras apapun diartikulasikan dengan cara elegan dan konstitusional, karena sikap kasar dan anarkis justru mengaburkan substansi masalah yang hendak dipecahkan bersama.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan 15 prioritas nasional dalam masa pemerintahannya yang kedua, ditambah 45 program kerja dan 129 langkah aksi lintas kementerian/lembaga. Program itu tidak ditentukan secara sepihak, namun perumusannya turut melibatkan seluruh komponen masyarakat yang berpartisipasi dalam National Summit alias Rembug Nasional. Sebagian pengamat mengkritisi bahwa program itu sebenarnya hanya kompilasi ‘sisa-sisa’ program kementerian dan lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pendapat itu sebagian benar, tapi sesungguhnya kita melihat ada kerangka kerja baru sesuai dengan visi SBY-Boediono yang telah memenangkan pemilihan presiden.
Proses perencanaan pembangunan untuk jangka seratus hari tidak dikenal dalam sistem perencanaan nasional kita. Program 100 hari pemerintahan populer pada masa Franklin Delano Roosevelt (FDR) dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) yang ke-32 pada bulan Maret 1932. Saat itu, negeri Paman Sam sedang dilanda krisis ekonomi dahsyat yang disebut Depresi Besar (Great Depression). Tak kurang dari 12 juta orang di-PHK karena 20.000 perusahaan bangkrut, sementara 1.600 bank terpaksa gulung tikar. Akibatnya lebih lanjut, tercatat 20.000 orang warga AS bunuh diri dalam keputusasaan.
Untuk menghadapi krisis besar itu, FDR mengeluarkan kebijakan yang benar-benar pro-rakyat dan disebut “New Deal”. Antara lain, Presiden yang terserang polio itu mampu merumuskan 15 undang-undang untuk membenahi harga komoditas pertanian sehingga nasib petani AS bisa tertolong, dan juga UU Jaminan Sosial (Social Security Act) yang memberi perlindungan bagi warga miskin. Roosevelt pun membentuk lembaga ad hoc yang menjadi motor utama penanggulanga krisis, yaitu Works Progress Administration (unit kerja yang mengawasi jalannya administrasi pemerintahan) dan National Recovery Administration (badan pemerintah yang bertugas memulihkan keadaan, seperti membuka lapangan kerja).
Di tengah situasi keterpurukan ekonomi dan kecemasan massal, Roosevelt sering tampil berpidato di stasiun radio yang disiarkan secara nasional. Salah satu pernyataan yang terkenal adalah: “The only thing we have to fear is fear its self” (satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri). FDR membangkitkan semangat warga AS untuk melawan ketakutan terhadap diri sendiri, karena tantangan dan ancaman sebesar apapun tidak akan berpengaruh apa-apa, jika tekad untuk melakukan perubahan telah membaja.
Lebih jauh, FDR menerjemahkan agenda utama pemerintahannya yang paling lama sepanjang sejarah AS (tiga periode!), yaitu menjamin terwujudnya empat jenis kebebasan warga (four freedoms): bebas untuk berpendapat (freedom of speech), bebas untuk beribadah (freedom of worship), bebas dari kelaparan (freedom from wants), dan bebas dari ketakutan/ancaman kekerasan (freedom from fear). Semua itu tidak berhenti pada kata-kata, tapi benar-benar dibuktikan dengan langkah nyata. Misalnya, FDR membuka lapangan kerja yang bersifat padat karya seperti pengoperasian kembali pabrik roti untuk mengatasi krisis pangan dan perbaikan jalur kereta api serta transportasi darat. Selain itu, FDR juga memberi beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah dengan kompensasi mereka harus siap bekerja di sektor publik setelah lulus.
Program kongkrit semacam itu telah memulihkan kepercayaan warga yang pupus dan menumbuhkan semangat baru untuk lepas dan keterpurukan. Dari catatan sejarah kita mengetahui bahwa pasca pemerintahan FDR, AS tampil sebagai negara adidaya setelah memenangkan Perang Dunia II. Jejak langkah FDR kemudian diadopsi oleh penerusnya semisal Harry Truman, John Kennedy, atau Jimmy Carter.
Lalu, bagaimana dengan langkah pemimpin di negeri ini? Kita masih melihat penampilan yang bersifat basa-basi. Sikap pemerintah cenderung reaktif untuk menangkis tekanan politik yang deras. Secara substansial, kita menyaksikan terjadi ketimpangan dalam pengelolaan anggaran negara. Anggaran Kementerian Sosial (Rp 3,6 triliun) masih kalah jauh dibandingkan Kementerian Pertahanan (Rp 40,6 triliun), Pekerjaan Umum (Rp 34,2 triliun) atau Perhubungan (Rp 15,9 triliun). Memang, jika anggaran Kementerian Pendidikan (Rp 51,7 triliun), Agama (Rp 26 triliun) dan Kesehatan (Rp 20,7 triliun) disinergikan dalam program kesejahteraan sosial, pembangunan yang pro-rakyat masih bisa diharapkan. Namun, problema utama birokrasi pemerintahan justru pada koordinasi, sinkronisasi dan kolabirasi antar instansi.
Di PPSDMS kami mengamati perkembangan kinerja pemerintahan, bahkan melakukan kajian dan memberi saran perbaikan untuk beberapa aspek penting. Sejumlah alumni PPSDMS ada yang bertugas sebagai birokrat di level pelaksana, dan sebagian pengurus ada yang menjadi penasehat bagi penentu kebijakan. Hal itu, tidak hanya merupakan bukti kepedulian kami terhadap nasib bangsa, tapi juga kontribusi untuk perbaikan di masa depan. Agar mayoritas rakyat tetap percaya bahwa perubahan sedang berlangsung, betapapun kecilnya.
Salam Redaksi
